AMBON, Kemenkum Maluku — Dalam semangat memperingati Hari Buruh Internasional (May Day), Kakanwil Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri, melaksanakan olahraga pagi bersama jajaran Kanwil, notaris Kota Ambon, serta mitra kerja pada Kamis (1/5/25).

Kegiatan ini berupa lari pagi yang diikuti oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Kepala Bank BTN Ambon, Kabid Layanan AHU, Kabis Layanan KI, serta pegawai Kanwil Kementerian Hukum Maluku.

Lari pagi tidak hanya membawa manfaat kesehatan bagi tubuh, tetapi juga menjadi sarana membangun kedekatan dan komunikasi yang positif lintas profesi. Selain mempererat tali silaturahmi, kegiatan ini juga menjadi momentum refleksi atas kontribusi seluruh elemen dalam mewujudkan iklim kerja yang produktif dan harmonis.

Kakanwil Saiful Sahri menyampaikan bahwa May Day bukan sekadar peringatan perjuangan buruh, tetapi juga pengingat untuk terus menjaga semangat kerja, kolaborasi, dan kepedulian antarprofesi.

“Hari Buruh adalah momentum untuk menghargai setiap peran dalam dunia kerja dan dari berbagai lapisan. Semangat sehat dan solid hari ini adalah gambaran semangat kerja yang ingin kita bangun bersama,” ujar Saiful.

Dengan kegiatan ini, diharapkan tercipta semangat positif di lingkungan kerja dan terjalin sinergi berkelanjutan antarinstansi, termasuk dengan notaris dan mitra strategis lainnya.

Ambon, KEMENKUM_MALUKU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku melaksanakan kegiatan Pembekalan & Pengarahan 26 Peserta Seleksi Peacemaker Justice Award (PJA) Training Tahun 2025 Tingkat Daerah yang berlangsung secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting yang langsung diberikan oleh Kakanwil Kemenkum Maluku, Saiful Sahri. Rabu (30/4).

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan arahan serta panduan teknis pelaksanaan seleksi Peacemaker Justice Award kepada para calon peserta dari tingkat desa, negeri, dan kelurahan, khususnya di wilayah Provinsi Maluku.

Acara ini juga dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, La Margono para penyuluh hukum, analis hukum, serta perwakilan kepala desa, negeri, dan lurah dari berbagai daerah di Provinsi Maluku.

Dalam pemaparannya, Saiful menyampaikan terkait mekanisme seleksi Peacemaker Justice Award Tahun 2025, serta menegaskan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam proses seleksi. Termasuk keterlibatan Panselda PJA yang terdiri dari unsur Bagian Hukum Kabupaten/Kota, Pengadilan Negeri, Kanwil Kemenkum, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Organisasi Bantuan Hukum (OBH).

Ia juga menyinggung pencapaian tahun sebelumnya, di mana Negeri Hatusua menjadi satu-satunya wakil dari Provinsi Maluku yang berhasil lolos dan tampil di ajang Peacemaker Justice Award tingkat nasional.

“Kita patut bangga atas pencapaian Negeri Hatusua tahun lalu. Namun ke depan, saya berharap akan lebih banyak lagi perwakilan dari Maluku yang dapat lolos dalam ajang bergengsi ini. Potensi kita besar, tinggal bagaimana kita mempersiapkan diri sebaik mungkin,” ujar Saiful Sahri.

Paralegal Justice Award sendiri adalah sebuah program penghargaan tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat, khususnya di tingkat desa dan kelurahan, serta memberikan penghargaan kepada kepala desa/lurah yang telah menunjukkan kinerja luar biasa dalam penyelesaian sengketa masyarakat dan pengembangan potensi wilayah. 

Sebagai penutup, Kakanwil menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh peserta yang telah sampai pada tahapan ini.

“Saya memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh peserta atas pengorbanan, tekad, dan kesungguhan yang telah dijalani. Saya percaya bahwa semua itu akan membuahkan hasil yang baik, selama dilandasi dengan hati yang baik pula. Walau kita berada di wilayah kepulauan dengan segala keterbatasan, Maluku harus mampu tampil maksimal dan memberikan yang terbaik untuk mengharumkan nama Bumi Raja-Raja ini,” tutupnya penuh semangat. (HUMAS)

Ambon, KEMENKUM_MALUKU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku melalui Divisi Pelayanan Hukum menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) dengan tema “Peningkatan Pemahaman Perseroan Perorangan bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil”. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, 30 April 2025, pukul 10.00 WIT, bertempat di Balai Negeri Batu Merah, Kota Ambon. Rabu (30/04)

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Maluku, Saiful sahri Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Reza Aditiyas Ananda , Raja Negeri Batu Merah, Ali Hatala, Jajaran Staff, serta 40 pelaku usaha dari Negeri Batu Merah.

Acara diawali dengan sambutan hangat dari Raja Negeri Batu Merah yang menyampaikan ucapan selamat datang kepada Kepala Kanwil Kemenkum Maluku serta memberikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan sosialisasi di wilayahnya. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya edukasi hukum bagi masyarakat, khususnya para pelaku usaha di Batu Merah.

Selanjutnya, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Maluku, dalam sambutannya sekaligus membuka acara, menyampaikan pentingnya perlindungan hukum bagi pelaku usaha sebagai bentuk pemenuhan asas legalitas dalam menjalankan kegiatan ekonomi.

Menurutnya, pendirian usaha yang memiliki legalitas hukum tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi juga membuka akses terhadap berbagai peluang pengembangan usaha, termasuk permodalan dan kerja sama dengan mitra lainnya.

“Sebagai anak negeri, saya memiliki tanggung jawab moral untuk ikut membangun Maluku agar bisa berkembang sejajar dengan daerah lain di Indonesia. Kegiatan seperti ini adalah salah satu langkah nyata agar masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil, memahami dan memanfaatkan hak-hak hukumnya,” ungkap Saiful.

Kegiatan ini juga menghadirkan dua narasumber dari Bidang AHU Kanwil Maluku yang memberikan penjelasan mendalam terkait substansi layanan AHU, khususnya pendaftaran Perseroan Perorangan serta kemudahan lainnya bagi pelaku usaha mikro untuk membentuk badan hukum.

Kegiatan berlangsung lancar dan mendapatkan respon positif dari peserta. Para pelaku usaha menunjukkan antusiasme tinggi dan aktif dalam sesi diskusi. Sosialisasi ini diharapkan menjadi awal peningkatan kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah di wilayah Maluku.

Menutup sambutannya, Kakanwil menegaskan bahwa seluruh program layanan hukum ini selaras dan bermuara dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yaitu visi untuk menghadirkan negara yang kuat dan melindungi segenap rakyatnya.

“Kementerian Hukum akan berusaha semaksimal mungkin untuk hadir di tengah masyarakat, memberikan layanan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Namun hal ini tidak dapat dilakukan sendiri. Diperlukan sinergi dan dukungan penuh dari pemerintah daerah, jajaran kabupaten, kecamatan, hingga pemerintah desa agar tujuan besar ini dapat terwujud secara nyata,” tambah Saiful. (HUMAS)

Ambon, Kemenkum Maluku — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku mengikuti kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Hukum Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengesahan Koperasi yang diselenggarakan secara virtual oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Rabu (30/4/25).

Kegiatan dibuka oleh Direktur Badan Usaha Ditjen AHU, Andi Taletting Langi. Dalam sambutannya, Andi menjelaskan bahwa Permenkum Nomor 13 Tahun 2025 merupakan bentuk dukungan terhadap arahan Presiden Prabowo dalam Rapat Kabinet 4 Maret 2025, yang menekankan dua kebijakan besar yaitu peningkatan akses pendidikan dan pemberantasan korupsi.

Dalam konteks tersebut, Koperasi Desa/Kelurahan "Merah Putih" ditetapkan sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat. Presiden menargetkan pembentukan 80.000 koperasi hingga akhir 2025, yang kemudian dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa/kelurahan.

Permenkum ini menggantikan Permenkumham Nomor 14 Tahun 2019, dengan sejumlah penyempurnaan baik dari sisi prosedur maupun substansi hukum pengesahan koperasi dilakukan secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), serta terdapat kelonggaran dalam penamaan koperasi, termasuk pengecualian syarat tiga kata dan penambahan unsur wilayah administratif."Semoga pelaksanaan peraturan ini berjalan sukses, luas, dan berkelanjutan," ujar Andi menutup sambutannya.

Saiful Sahri menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh Program Presiden dan implementasi kebijakan nasional ini sebagai bagian dari peran strategis Kementerian Hukum dalam memperkuat pemberdayaan hukum di masyarakat.

Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Maluku, Saiful Sahri, bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Reza Aditiyas Ananda, dan jajaran AHU.

Ambon, Kemenkum Maluku — Bertempat di Ruang Kerja Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, dilaksanakan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Pembinaan Hukum dan Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah (30/04/25). Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk meninjau capaian dan merumuskan langkah teknis ke depan dalam mendukung program prioritas nasional.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Kakanwil Kemenkum Maluku, Saiful Sahri ini, difokuskan pada dua agenda utama yaitu evaluasi pelaksanaan Seleksi Daerah Peacemaker Justice Award di tingkat kabupaten/kota, termasuk persiapan tahapan lanjut seperti Peacemaker Academy, Aktualisasi, dan Seleksi Provinsi; serta evaluasi pendampingan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) sekaligus tindak lanjut kesiapan data dukung IRH dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Maluku.

Dalam arahannya, Kakanwil menegaskan pentingnya sinergi dan pemetaan teknis yang matang demi mengoptimalkan penyelenggaraan kedua program strategis tersebut.

“Kita perlu memastikan bahwa setiap tahapan berjalan tepat waktu dan sesuai target. Ini bagian dari kontribusi konkret kita dalam mendorong reformasi hukum dan penguatan budaya damai di Maluku,” himbau Saiful.

Rapat ini dihadiri oleh Kepala Divisi P3H, La Margono, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Reza Aditiyas Ananda, serta jajaran JFT di lingkungan Divisi P3H Kanwil Kemenkum Maluku.

Diskusi berlangsung dinamis dengan fokus pada identifikasi tantangan lapangan dan strategi percepatan koordinasi dengan pemerintah daerah.

Langkah evaluatif ini diharapkan mampu memperkuat implementasi Peacemaker Justice Award dan IRH Tahun 2025 sebagai bagian dari komitmen Kemenkum Maluku dalam membangun sistem hukum yang adil, inklusif, dan adaptif di wilayah kepulauan.(Humas/Feas)